love4livi.com – Partai Kongres, sebagai entitas oposisi terkemuka di India, telah secara resmi menyampaikan keberatan mereka kepada Komisi Pemilihan Umum India pada tanggal 22 April. Keberatan tersebut merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang menurut Partai Kongres, telah menargetkan komunitas Muslim sebuah kelompok minoritas yang signifikan di negara tersebut dengan menggunakan terminologi yang dianggap merendahkan, yaitu ‘penyusup’.
Detail Pidato yang Menjadi Pusat Kontroversi
Perdana Menteri Modi, dalam pidato yang disampaikan di Rajasthan, mengkritik pemerintahan Partai Kongres sebelumnya, mengklaim bahwa mereka berjanji kepada umat Islam untuk memberikan prioritas atas sumber daya negara. Modi melanjutkan dengan mengasosiasikan sumber daya ini dengan keluarga yang memiliki banyak anak dan mengimplikasikan bahwa sumber daya tersebut akan disalurkan kepada individu yang dia labeli sebagai ‘penyusup’, mengundang reaksi dari Partai Kongres.
Reaksi dan Tuntutan Partai Kongres
Partai Kongres telah menggambarkan pidato Modi sebagai perpecahan, tidak pantas, dan berbahaya. Mereka menegaskan bahwa komentar tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan pemilu India yang melarang kampanye yang memanfaatkan perbedaan agama. Juru bicara Partai, Abhishek Manu Singhvi, telah mengharapkan tindakan yang tegas dari Komisi Pemilihan Umum menyusul keberatan yang diajukan.
Konteks Pemilihan Umum India
India sedang dalam proses pemilihan umum yang dijadwalkan berakhir pada 4 Juni. Sebagai negara yang berdasarkan prinsip-prinsip sekulerisme, hukum India melarang kampanye pemilu yang membangkitkan sentimen agama atau komunal.
Posisi Partai Bharatiya Janata dan Pernyataan Modi
Hingga saat ini, tidak ada tanggapan langsung dari Perdana Menteri Modi terkait keberatan ini. Namun, Gaurav Bhatia, juru bicara Partai Bharatiya Janata, menyatakan pembelaan terhadap pidato Modi, dengan menyebutkan bahwa pidato tersebut merupakan representasi dari pandangan yang dipegang oleh masyarakat umum. Modi, yang menjabat sejak tahun 2014, dikenal dengan pendekatan yang tegas terhadap nilai-nilai Hindu dan sedang dalam usaha untuk mendapatkan masa jabatan ketiga.
Kontroversi Terkait dengan Isu Keagamaan
Modi telah menghadapi kritikan terkait dengan serangkaian tindakan yang dianggap mendukung pandangan Hindu yang superior, termasuk peresmian Kuil Ram di Uttar Pradesh yang kontroversial. Kuil tersebut didirikan menggantikan masjid bersejarah yang dihancurkan pada tahun 1992 oleh kelompok radikal Hindu.
Pidato Perdana Menteri Narendra Modi telah mengundang keberatan resmi dari Partai Kongres yang menilai bahwa komentar tersebut memuat unsur diskriminasi terhadap komunitas Muslim. Keberatan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum India ini menyoroti perjuangan antara dinamika politik dan prinsip-prinsip sekulerisme yang diamanatkan oleh konstitusi negara. Hasil dari penilaian ini oleh KPU akan menjadi indikator kritis atas penerapan praktik demokrasi yang adil dan tidak memihak di India.